Uncategorized

Polemik Batas Masa Kuliah Sarjana

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 dituding menjadi aturan penguat dibatasinya masa kuliah bagi mahasiswa. Banyak orang yang mempermasalahkan isi pasal dari permendikbud tersebut, terutama pasal 17 ayat 3. Ada yang menafsirkan bahwa pasal tersebut menjadi dasar  kontitusi Perguruan Tinggi untuk menentukan batas masa kuliah mahasiswa ‘lima tahun’. Protes mahasiswa, dosen, serta pengaduan dari masyarakat pun kerap kali terjadi.

  1. Keberadaan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dibentuk pada era kepengurusan Menteri Mohammad Nuh dan Dirjen Dikti Djoko Santoso pada tahun 2014 yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menetapkan standar atau kriteria minimal tentang sistem pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada jenjang perguruan tinggi di seluruh Indonesia. SNPT ini wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mencapai pendidikan nasional (pasal 3 ayat 2.a) dan dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum program studi (pasal 3 ayat 2.c). Permendikbud No. 49 Tahun 2014 berisi tiga bagian yakni standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian masyarakat. Standar nasional pendidikan mencakup 8 bagian, yakni:

  1. Standar kompetensi lulusan
  2. Standar isi pembelajaran
  3. Standar proses pembelajaran
  4. Standar penilaian pembelajaran
  5. Standar dosen dan tenaga kependidikan
  6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
  7. Standar pengelolaan pembelajaran
  8. Standar pembiayaan pembelajaran

Dengan adanya SNPT tersebut maka setiap perguruan tinggi wajib minimal memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam SNPT. Hal ini sebenarnya memperkuat kedudukan pemerintan untuk mengatur dan mengawasi pendidikan tinggi di Indonesia melalui instrumen konstitusi yang dibentuk.

  1. Kesalahan dalam penafsiran dan pengaduan oleh masyarakat

Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

  1. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
  2. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
  3. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
  4. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
  5. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
  6. 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat; dan
  7. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.

Pasal 17 ayat  3 tersebut menimbulkan banyak penafsiran terutama mengenai definisi masa studi terpakai. Penafsiran yang timbul antara lain:

  • Merupakan pembatasan masa kuliah dengan beralasan bahwa “…4 sampai 5 (lima) tahun” merupakan rentang waktu diperbolehkan untuk mengambil studi dengan masa maskimum lima tahun.
  • Bukan pembatasan masa kuliah, rentang 4 sampai 5 tahun merupakan masa studi rata-rata mahasiswa, bukan pembatasan masa kuliah.

Berdasarkan  hasil wawancara dengan Pak Djoko Santoso , Mantan Direktur Jenderal DIKTI 2009-2014,  isi dari pasal tersebut bukanlah pembatasan masa kuliah namun masa studi rata-rata yang ditetapkan dengan pembagian jumlah minimal (sks) dibagi dengan jumlah rata-rata yang diambil per semesternya. Adapun menurut Beliau, memang terjadi multitafsir di lapangan, mengingat beberapa Rektor yang kemudian mengkonfirmasi pembatasan masa kuliah tersebut karena penafsiran mereka  yang menyatakan bahwa batas kuliah sarjana lima tahun.

Isu batas kuliah lima tahun tersebut pada akhirnya menyeruak di masyarakat. Kesimpangsiuran pun terjadi dan menimbulkan protes terutama dari mahasiswa mengingat masih banyak mahasiswa di beberapa perguruan tinggi yang waktu rata-rata kelulusanya lebih dari lima tahun lima tahun, dan dengan diberlakukannya regulasi lima tahun tersebut membuat ruang gerak mahasiswa lebih terbatas. Tentu itu juga berpengaruh pada kualitas lulusan yang dihasilkan. Di satu sisi butuh effort yang sangat besar menyangkut adaptasi kurikulum akademik, kemampuan mahasiswa, kualitas dan kuantitas dosen, dan kesiapan penyelenggaran perguruan tinggi.

  1. Tindak lanjut dari pemerintah

Menanggapi banyak pengaduan masyarakat terhadap Permendikbud tersebut, Kemenristekdikti melakukan tindak lanjut

  • Surat Edaran Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015 tentang Evaluasi Permendikbud No 49 tahun 2014
  • Uji Publik Perubahan Evaluasi Permendikbud No 49 tahun 2014 sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015.

Mekanisme uji publik : Dikti menerbitkan surat ke setiap perguruan tinggi (dalam hal ini ke rektor) mengenai keputusan untuk melakukan  uji publik  disertai lampiran mengenai rancangan perubahan. Rancangan perubahan itu akan diserahkan ke masing-masing perguruan tinggi untuk dikritisi selama satu minggu 7-15 September 2015. Mekanisemnya diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Kemudian hasilnya diserahkan ke Dikti paling lambat tanggal 15 September 2015.

Beberapa hal mengenai perubahan tersebut adalah

  1. Perubahan hanya dilakukan beberapa pasal mengakomodasi masukan dari pemangku kepentingan, pengguna, dan masyarakat tentang implementasi
  2. Berdasarkan nomenklatur kementrian, Permndikbud tersebut akan diubah dalam format Permenristekdikti dengan judul yang sama.

Beberapa hal yang dirancangkan diubah adalah

  • Pendefinisian satu semester dan satu tahun akademik
  • Tambahan pasal baru tentang masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan dimana dalam pasal tersebut diatur “4 (empat) tahun akademik untuk untuk program sarjana yang sapat ditempuh dalam 7 tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa minimum 144 sks.
  • Perubahan definisi 1 sks
  • Rumusan keterampilan umum program magister, magister terapan, doktor dan doktor terapan.
  1. Perkembangan Uji PublikKuliah Lima Tahun?

Masa uji publik telah selesai sejak 15 September 2015. Saran dan masukan dari perguruan tinggi kemudian ditindaklanjuti oleh tim perumus kebijakan. Saat ini perubahan Permendikbud No. 49 tahun 2014 sedang dalam tahap pengkajian dari tim perumus Dikti. Batas masa studi yang dirancang adalah 7 tahun akademik.

Peraturan mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan peraturan yang sangat penting untuk penetapan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Setiap kebijakan yang ada menjadi dasar dalam pengelolaan perguruan tinggi. Pembatasan masa kuliah yang ada tentu menjadi hal yang sangat krusial di mata mahasiswa maupun penyelenggara perguruan tinggi, karena masa studi sangat berkaitan erat dengan kemampuan mahasiswa-dosen, kurikulum, dan kesiapan perguruan tinggi. Seharusnya kebijakan yang ada dalam SNPT mengakomodasi aspirasi semua pihak baik dari mahasiswa, dosen, penyelenggara PT maupun masyarakat. Uji publik yang dilakukan semestinya membuka ruang aspirasi/saran untuk menghasilkan titik temu demi pendidikan tinggi yang lebih baik. Selanjutnya ketika kebijakan telah dihasilkan perlu adanya penyamaan paham agar tidak terjadi multitafsir di lapangan. Sehingga implementasi terhadap kebijakan tersebut jelas dan sesuai dengan esensi/maksud dari tujuan kebijakan itu dibentuk.

One thought on “Polemik Batas Masa Kuliah Sarjana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *